Menu

Mode Gelap

News · 16 Nov 2021 09:38 WITA ·

Terkait Masalah Kawasan Bowosie, Waket II DPRD Mabar: Jangan Anggap Remeh Tuntutan Rakyat


 Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ) kabupaten Manggarai Barat, Marsel Jeramun. (Foto: FEC Media / Roby). Perbesar

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ) kabupaten Manggarai Barat, Marsel Jeramun. (Foto: FEC Media / Roby).

Labuan Bajo, Floreseditorial.com – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ) kabupaten Manggarai Barat, Marsel Jeramun, menanggapi serius tuntutan yang disampaikan melalui demonstrasi yang lakukan oleh warga Kesatuan Masyarakat Racang Buka (KMRB) yang merupakan para penghuni (pertanian, perkebunan, dan pemukiman) dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang – Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Senin (15/11/2021) kemarin.

Menurut Marsel Jeramun, apa yang menjadi hak masyarakat tentu harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah daerah.

“Atas dasar apa pemerintah menolaknya. Saya kira masyarakat datang untuk menuntut haknya, dan apa yang menjadi hak masyarakat harus diberikan ke masyarakat, tak ada alasan pemerintah untuk menolak,” ungkapnya saat ditemui oleh media ini di ruang kerjanya, Senin (15/11/2021).

Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut harus menyadarkan para pengambil kebijakan seperti pemerintah daerah dan DPRD agar tidak menganggap remeh tuntutan rakyat dan tidak bertele-tele mengambil keputusan untuk memperjelas hak masyarakat.

“Jangan menciderai perasaan masyarakat, jangan bertele-tele untuk mengambil keputusan demi memperjelas hak mereka, kita bisa bayangkan pengorbanan masyarakat yang datang kesini untuk menagih haknya,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang kini menuai penolakan masyarakat Rancang Buka.

“Jangan untuk kepentingan korporasi, investasi, cepat diproses, contohnya dalam hiba tanah ke pemerintah pusat cepat sekali tetapi untuk masyarakat ini lambat sekali”, ungkapnya.

Ketua DPD PAN Mabar itu menjelaskan, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan.

“Pemerintah bisa panggil BPN, KPH dan bisa berdiskusi dengan DPRD untuk melihat sama-sama duduk masalah, karena hari ini, rakyat telah datang sekaligus mempertanyakan keseriusan kita dalam mengatasi masalah ini”, ucapnya.

Laporan: Roby

Artikel ini telah dibaca 445 kali

Baca Lainnya

Stefanus Gandi: Kabupaten Ngada Menjadi Role Model Pertanian di NTT

21 Januari 2022 - 13:25 WITA

Stefanus Gandi: Keberanian adalah Kunci  Menjadi Sukses

21 Januari 2022 - 08:22 WITA

Stefanus Gandi: Tidak Ada yang Lebih Kaya di Dunia Ini Selain Hati Kita

20 Januari 2022 - 12:05 WITA

Stefanus Gandi Institute Gemakan Literasi di Bumi Flores, Ini Kata Uskup Ruteng

20 Januari 2022 - 03:34 WITA

Tak Bayar Upah Kerja, Pemilik Bengkel Ancam Jual Kendaraan Dinas Pemkab Matim

19 Januari 2022 - 11:15 WITA

Mobil Ekspedisi Mitra Jaya Terbalik di Aimere, Begini Kondisinya

19 Januari 2022 - 09:35 WITA

Trending di News
error: Content is protected !!