Menu

Mode Gelap

News · 12 Agu 2021 07:21 WITA ·

Terkait Izin Khusus Angkut Batubara, Kepala UPK PLN Wilayah Flores: Itu Bukan Urusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Ende


 Terkait Izin Khusus Angkut Batubara, Kepala UPK PLN Wilayah Flores: Itu Bukan Urusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Ende Perbesar

Lombok Siregar. (Ist)



Ende, Floreseditorial.com – Kepala Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) PLN wilayah Flores, Lambok Siregar, secara tegas menyebutkan bahwa  terkait izin khusus angkut batubara menuju PLTU Ropa, bukan menjadi urusan atau kewenangan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Ende. 

“Memang benar, dinas penanaman modal dan PTSP tidak mengeluarkan izin khusus angkut batubara karena memang bukan kewenangan mereka. Karena yang mengeluarkan itu kementrian perhubungan melalui Dishub Provinsi,” kata Lambok saat diwawancarai FEC Media, Kamis (12/08/2021).

Menurutnya, proses angkut batubara telah berjalan sejak PLTU beroperasi di tahun 2014 hingga sekarang. 

“Kadang – kadang rekan – rekan kita memperlakukan PLN itu seperti perusahan swasta atau perusahan preman yang ugal-ugalan. Saya sedih juga melihat cara kita menyikapi persoalan, kalau begini caranya kita akan sulit melangkah, imbuhnya. 

Kata Dia, PLN beroperasi dan hadir untuk masyarakat. Karena mandatori yang telah dimandatkan oleh Negara. 

“Tidak mungkin dalam operasionalnya PLN tidak menaati aturan – aturan yang berlaku, tidak mungkin sebuah perusahaan Negara beroperasi tanpa mengantongi izin khusus seperti izin angkut batubara” kata Lambok Siregar.

Dia menerangkan, terkait izin tersebut, PLN memiliki kewajiban di setiap semester atau setiap enam bulan untuk melakukan pemantauan lingkungan dan dilaporkan ke dinas Lingkungan hidup.

“Izin itu banyak, ada yang dari Bupati, karena yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin adalah kepala daerah kabupaten/kota madia atau provinsi. Terus aturan mana yang sedang dibahas oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende?,” kata Lambok.

Ia menambahkan, untuk aktivitas bongkar muat, yang memiliki kewenangan adalah Bupati dan didelegasikan ke dinas Lingkungan Hidup.

“Dan hal itu ada di dalam laporan yang namanya UKL – UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Laporannya lengkap dan ada di Dinas Lingkungan Hidup,” tutup Lambok

Laporan: Rian Laka

Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Sekda Matim Serahkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Berbasis Keluarga di Matim

22 Oktober 2021 - 09:32 WITA

Dituding Lakukan Provokasi Melalui Video, Doni Pareira: Itu Ekpresi Kepanikan Para Aktor Mafia Tanah di Labuan Bajo

17 Oktober 2021 - 14:13 WITA

PT. WGP Diduga Serobot Lahan Warga Desa Pantar

16 Oktober 2021 - 07:54 WITA

Ke Labuan Bajo, Presiden akan Resmikan Penataan Sejumlah Infrastruktur

14 Oktober 2021 - 02:26 WITA

Pemkab Mabar Terima Piagam Opini WTP dari Kemenkeu

13 Oktober 2021 - 06:35 WITA

Waspada, Uang Palsu Pecahan 100 Ribu Kembali Beredar di Manggarai Timur

9 Oktober 2021 - 12:07 WITA

Trending di News
error: Content is protected !!