Menu

Mode Gelap

News · 5 Agu 2021 15:41 WITA ·

Tak Kantongi Izin Angkut, PMKRI Desak Pemkab Ende Hentikan Proses Pengangkutan Batubara Milik PLTU Ropa


 Tak Kantongi Izin Angkut, PMKRI Desak Pemkab Ende Hentikan Proses Pengangkutan Batubara Milik PLTU Ropa Perbesar

Erikson Rome. (Foto: Ist)

Ende, Floreseditorial.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco, mendesak Pemerintah Kabupaten Ende, segera menghentikan sementara proses pengakutan batubara dari Mausambi menuju PLTU Ropa.

Ketua PMKRI Cabang  Santo Yohanes Don Bosco Ende, Erikson Rome, kepada floreseditorial.com, Kamis (05/08/2021), menjelaskan proses pengangkutan batubara dari dermaga mausambi menuju kawasan PLTU Ropa yang berjarak sekitar 8 Km sepenuhnya dinilai ilegal karena tak kantongi izin angkut.

“Prosesnya ilegal,” kata ketua PMKRI Ende.

Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mimiki otoritas  untuk mengeluarkan surat teguran kepada perusahan agar tidak melanjutkan aktivitas pengakutan.

“Apabila tidak segera dihentikan, tentu ini akan berdampak pada bebasnya perusahan dalam menjalankan aktivitasnya tanpa mengurus kelengkapan termasuk izin,” Ujar Erik.

Jika pemerintah tak tegas, tidak heran jika perusahaan cenderung mengabaikan atau tidak memperhatikan aspek lainnya, seperti aspek kesehatan masyarakat, aspek ekonomi masyarakat, lalu lintas pengendara, polusi udara dan lain – lain. 

Kata Erikson, keluhan masyarakat di Kecamatan Maurole terkait aktivitas bongkar muat barubara di mausambi menuju PLTU Ropa, yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitar harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“PMKRI Cabang Ende mendesak Pemerintah Kabupaten Ende secepatnya menghentikan sementara proses pengangkutan batubara menuju PLTU Ropa,,” tandasnya.

Ia menuturkan, berdasarkan informasi yang dihimpun PMKRI Ende, dampak yang dihasilkan karena proses bongkar muat batubara milik PLTU Ropa itu sudah sangat mengkhawatirkan.

“Di  wilayah sekitar itu sudah terjadi polusi udara, pencemaran lingkungan, pemerintah harus bersikap,” tukasnya.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Sekda Matim Serahkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Berbasis Keluarga di Matim

22 Oktober 2021 - 09:32 WITA

Dituding Lakukan Provokasi Melalui Video, Doni Pareira: Itu Ekpresi Kepanikan Para Aktor Mafia Tanah di Labuan Bajo

17 Oktober 2021 - 14:13 WITA

PT. WGP Diduga Serobot Lahan Warga Desa Pantar

16 Oktober 2021 - 07:54 WITA

Ke Labuan Bajo, Presiden akan Resmikan Penataan Sejumlah Infrastruktur

14 Oktober 2021 - 02:26 WITA

Pemkab Mabar Terima Piagam Opini WTP dari Kemenkeu

13 Oktober 2021 - 06:35 WITA

Waspada, Uang Palsu Pecahan 100 Ribu Kembali Beredar di Manggarai Timur

9 Oktober 2021 - 12:07 WITA

Trending di News
error: Content is protected !!