Menu

Mode Gelap

DPRD Ende · 7 Sep 2021 11:45 WITA ·

Sentil Kebijakan Mutasi Bupati Ende, PDI Perjuangan: Mutasi Bukan Untuk Memuluskan Kepentingan Kelompok Atau Kroni


 Sentil Kebijakan Mutasi Bupati Ende, PDI Perjuangan: Mutasi Bukan Untuk Memuluskan Kepentingan Kelompok Atau Kroni Perbesar

Vinsen Sangu. (Ist)


Ende, Floreseditorial.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Ende, Vinsen Sangu, menyentil Kebijakan Bupati Ende, Djafar Achmad, yang dianggap lebih mendengar bisikan pembisik ketimbang Tim Penilai Kinerja (TPK) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten.

Hal ini diutarakan, saat memberikan pendapat dalam rapat Paripurna V Masa Sidang III di Kantor DPRD Ende. Selasa, (7/9/2021).

Menurutnya, kebijakan mutasi ASN dilingkup Setda Kabupaten Ende, Bupati Ende dianggab tidak mendengar penyampaian dari kepala dari Tim Penilai Kinerja (TPK) baik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di tingkat Kabupaten.

“Kami menilai bupati lebih mendengar pembisik liar ketimbang mengikuti tim Penilai Kinerja, TPK jangan hanya menjadi tukang stempel dari pembisik – pembisik liar yang sedang memanfaatkan momentum kepemimpinan saat ini,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Bupati Ende agar dalam kebijakan permutasian, penting mengarus-utamakan prinsip mutasi memindahkan staf pada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai.

“Sehingga, semangat dan produktivitas kerjanya sungguh meningkat yang bertujuan untuk meningkatkan evisiensi dan efektifitas kerja yang baik dan memberikan kebaikan pada tugas pelayanan kepada publik secara maksimal,” kata Mantan Ketua GMNI Cabang Ende itu.

Kebijakan permutasian, katanya lebih lanjut, harus sejalan dengan  amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bukan menjadikan tata regulasi sebagai tameng untuk memuluskan kepentingan kelompok dan kroni-kroninya,” tegasnya. 

Ia menjelaskan, Regulasi yang menjadi landasan kebijakan permutasian adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Ya bagi Fraksi PDI Perjuangan, kebijakan permutasian ASN pada lingkup Setda Kabupaten Ende perlu didahului dengan perencanaan mutasi yang matang, objektif dan rasional. Untuk itu, perencanaan mutasi perlu memperhatikan beberapa aspek penting diantaranya kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja serta kebutuhan organisasi” Katanya

Sebagai salah satu Fraksi pendukung pemerintah, PDI Perjuajfan tidak tega melihat kekeliruan dan kesalahan yang terjadi.

“Kami harus menegur, mengingatkan bahkan berusaha untuk menghentikannya. Karena prinsip utama Fraksi, pendukung setia adalah berani berkata jujur, salah katakan salah dan benar katakan benar,” tukasnya.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

Baca Lainnya

Sekda Matim Serahkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Berbasis Keluarga di Matim

22 Oktober 2021 - 09:32 WITA

Dituding Lakukan Provokasi Melalui Video, Doni Pareira: Itu Ekpresi Kepanikan Para Aktor Mafia Tanah di Labuan Bajo

17 Oktober 2021 - 14:13 WITA

PT. WGP Diduga Serobot Lahan Warga Desa Pantar

16 Oktober 2021 - 07:54 WITA

Ke Labuan Bajo, Presiden akan Resmikan Penataan Sejumlah Infrastruktur

14 Oktober 2021 - 02:26 WITA

Pemkab Mabar Terima Piagam Opini WTP dari Kemenkeu

13 Oktober 2021 - 06:35 WITA

Waspada, Uang Palsu Pecahan 100 Ribu Kembali Beredar di Manggarai Timur

9 Oktober 2021 - 12:07 WITA

Trending di News
error: Content is protected !!