Menu

Mode Gelap

Hukrim · 26 Nov 2021 06:47 WITA ·

Polisi Diminta Telusuri Aliran Dana ke Ketua DPRD Manggarai Timur


 Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Maximilianus Herson Loi. (Foto: Ist) Perbesar

Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Maximilianus Herson Loi. (Foto: Ist)

Borong, Floreseditorial.com – Aparat kepolisian Resort (Polres) kabupaten Manggarai Timur (Matim) diminta untuk menelusuri aliran dana belanja rumah tangga ketua DPRD Matim, Heremias Dupa.

Pasalnya, ada dugaan penyalahgunaan Dana yang dilakukan oleh politisi PAN Matim itu.

Praktisi Hukum, Maximilianus Herson Loi, menjelaskan kepolisan harus menelusuri aliran dana tersebut.

Pria yang juga berprofesi sebagai Advokat itu menjelaskan, seharusnya Dana tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan di rumah dinas ketua DPRD kabupaten Matim.

“Karena faktanya, dana ini digunakan untuk kepentingan di rumah pribadi, karena ketua DPRD Matim tidak tinggal di rumah dinas” katanya, Jumat (26/11/2021).

Kata dia, informasi yang dibeberkan media perihal dana sebesar Rp 156 juta per tahun ke ketua DPRD Matim menjadi ruang bagi kepolisian untuk menguak fakta tersebut, karena seharusnya uang Negara tersebut diperuntukan bagi perbelanjaan di rumah jabatan.

“Sangat aneh jikalau jawabannya supaya dekat dengan konstituen, lalu dana tersebut digunakan untuk pembiayaan di rumah sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, konsekuensi dari Jabatan Ketua DPRD adalah harus menempati rumah dinas, karena jabatannya.

“Bisa dibayangkan kalau semua pejabat seperti Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur dan lainnya, dengan alasan demi konstituen/pemilih, lalu menggunakan uang operasional karena jabatan untuk kebutuhan di rumah pribadi, mau jadi apa ini Negara ini ke depannya,” imbuhnya.

Ia bahkan menilai, orientasi penggunaan uang tersebut sebagai bentuk tindak pidana korupsi karena Dana tersebut digunakan diluar Rumah Dinas yang telah disiapkan.

“Dana Operasional tersebut merupakan Kebijakan Satu Paket dengan Rumah Dinas. Jadi jika Dana operasional digunakan ditempat lain maka itu masuk kategori Penyalahgunaan Uang Negara sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Seharusnya, katanya lebih lanjut, Jika Ketua DPRD tidak menempati Rumah Dinas Maka Dana Operasional tidak boleh digunakan Karena akan menimbulkan Kerugian.

“Selain Kerugian Uang Operasional juga Rumah Dinas menjadi Mubazir padahal sudah dibangun dengan biaya yang begitu besar,” tukasnya.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Matim, Heremias Dupa, hingga saat ini tidak menempati Rumah Dinas yang telah disiapkan daerah.

Padahal, rumah dinas tersebut disediakan oleh pemerintah dengan tujuan agar bisa mendekatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, mengingat jabatannya sebagai ketua DPRD yang dituntut harus maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Naasnya, meski tidak menempati rumah dinas tersebut, politisi PAN itu tetap menerima aliran dana sekitar Rp.156 juta pertahunnya.

Pantauan media pada Senin (22/11/2021) lalu, nampak rumah dinas yang dibangun pada masa pemerintahan Yoseph Tote itu tidak terurus. Terlihat kotoran dan sampah berserakan di halaman rumah dinas yang berada di kawasan Golo Lada itu.

Laporan: Firman Jaya

Artikel ini telah dibaca 670 kali

Baca Lainnya

Terbakar Api Cemburu, Pria di Kuwus Bacok Tetangganya

19 Januari 2022 - 07:44 WITA

Polres Mabar Gagalkan Penyelundupan 9,1 Ton BBM ke Bima, Lima Tersangka Ditahan

18 Januari 2022 - 08:27 WITA

Sengkarut Kepemilikan Mobil Ranger Bodong Seret Nama Wakil Ketua DPRD Matim

12 Januari 2022 - 03:40 WITA

Seorang Anggota DPRD Matim Diduga Terlibat Kejahatan Penyelundupan Mobil Jenis Ford Ranger

10 Januari 2022 - 18:13 WITA

Pemkab Matim Hibahkan Tanah ke Kejaksaan, Warga Ingatkan PR Kasus Terminal Kembur

4 Januari 2022 - 12:34 WITA

Pulang Berbelanja, Seorang Wanita di Matim Diperkosa di Semak-semak

2 Januari 2022 - 09:28 WITA

Trending di Hukrim
error: Content is protected !!