Menu

Mode Gelap

News · 7 Jul 2021 09:56 WITA ·

Leo Chandra dan Robert Junaidi Digeser Karena Tak Menyetor Saham ke PT.MMI


 Leo Chandra dan Robert Junaidi Digeser Karena Tak Menyetor Saham ke PT.MMI Perbesar

Direktur Keuangan PT MMI Maksimum Man (Foto : ist)



Manggarai,Floreseditorial.com – PT Manggarai Multi Investasi (MMI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menggantikan Komisaris di perusahaan tersebut. 

Rapat itu dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai, Heribertus GL Nabit,  selaku pemegang saham mayoritas, di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), Senin (5/07/2021).

Pemegang saham lama Pemerintah Daerah (Pemda), Hilarius Mantara, Monika Ambang, Leo Chandra dan Robert Junaidi, sesuai dengan AD/ART.

PT. MMI memiliki tiga Komisaris. Komisaris utama sebelum tahun 2021 dipegang oleh Drs. Victor Madur, Sekretaris Daerah, Drs. Fansialdus Jahang, dan Hilarius Mantara.

Sejak Senin, (5/7/2021), Komisaris utama dipegang oleh Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, Kemudian Komisaris lainnya, Sekretaris Daerah, Fansialdus Jahang dan Monika Amban.

Monika Ambang yang adalah pemegang saham, turut menggantikan posisi Hilarius Mantara sebagai Komisaris.  Hilarius Mantara juga sebelumnya sebagai pemegang saham dan sejak 5 Juli 2021, ia masih sebagai salah satu pemegang saham.

Direktur Keuangan PT. MMI, Maksimus Man, kepada media ini Rabu (7/7/2021) menjelaskan, Leo Chandra dan Robert Junaidi sudah dikeluarkan dari pemegang saham karena tidak menyetor saham.

“Soal RUPS itu, ada dua, yaitu RUPS tahunan tahun buku 2020 dan RUPS luar biasa. RUPS luar biasa untuk menggantikan Komisaris Utama dan Komisaris. RUPS tahunan itu adalah laporan Direksi terkait laporan tahun buku 2020, pembagian dividen dan bahasan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan biaya PT. MMI tahun 2021, Senin, (5/7/2021) itu juga merupakan RUPS luar biasa,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, PT. MMI di bawah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. MMI sekaligus di bawah koridor Peraturan Pemerintah, No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Artikel ini telah dibaca 0 kali

Baca Lainnya

Sekda Matim Serahkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Berbasis Keluarga di Matim

22 Oktober 2021 - 09:32 WITA

Dituding Lakukan Provokasi Melalui Video, Doni Pareira: Itu Ekpresi Kepanikan Para Aktor Mafia Tanah di Labuan Bajo

17 Oktober 2021 - 14:13 WITA

PT. WGP Diduga Serobot Lahan Warga Desa Pantar

16 Oktober 2021 - 07:54 WITA

Ke Labuan Bajo, Presiden akan Resmikan Penataan Sejumlah Infrastruktur

14 Oktober 2021 - 02:26 WITA

Pemkab Mabar Terima Piagam Opini WTP dari Kemenkeu

13 Oktober 2021 - 06:35 WITA

Waspada, Uang Palsu Pecahan 100 Ribu Kembali Beredar di Manggarai Timur

9 Oktober 2021 - 12:07 WITA

Trending di News
error: Content is protected !!