Menu

Mode Gelap

News · 27 Sep 2021 11:24 WITA ·

Dugaan Mark Up dan Intervensi Dana Bos di Dinas Pendidikan Matim, Sekolah Kerap Diberi Nota Kosong


 Ilustrasi (Net) Perbesar

Ilustrasi (Net)

Manggarai Timur, Floreseditorial.com – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), diduga melakukan intervensi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja bagi sejumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tahun 2020 silam.

 

Selain intervensi, disinyalir, dinas Pimpinan Basilius Teto itu diduga kerap melakukan Mark-Up terhadap harga barang yang dibelanjakan.

 

Narasumber Froreseditorial.com pun membeberkan sejumlah fakta yang mengarah kepada dugaan tersebut.

 

Sumber itu menyebut, intervensi Dinas PPO dalam pengelolaan dana BOS Afirmasi, terkait pengadaan barang.

 

Modus yang digunakan adalah, pihak Sekolah diarahkan untuk melakukan pembelian barang kepada penyedia tertentu yang diduga telah bekerjasama dengan Dinas PPO.

 

“Sekolah diberi nota kosong dan hanya diminta untuk tulis semua kebutuhan, kemudian nota itu diserahkan ke Dinas, lalu nanti Dinas yang belanjakan barangnya dan sekalian Dinas sendiri juga yang antar barangnya ke Sekolah,” ungkap Narasumber yang merupakan salah seorang Guru Sekolah Dasar (SD) di Manggarai Timur itu, Senin (27/09/2021).

 

Lanjut sumber itu, pada tahun 2020 silam, jumlah penerima BOS Afirmasi di Manggarai Timur sebanyak 285 Sekolah, dengan total anggaran Rp.15.480.000.000 (Limabelas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Sedangkan, untuk penerima BOS Kinerja, sebanyak 80 Sekolah dengan total anggaran Rp.4.800.000.000 (Empat miliar delapan delapan ratus juta rupiah).

 

“Setiap Sekolah itu dapat Rp.60 juta, lalu yang dibelanjakan hanya 48 juta. Barang yang dibelanjakan itu berupa tablet Advan 8 unit, 1 sound system portable wireless, 2 unit laptop, dan 1 buah printer,” jelasnya.

 

Sedangkan, dana senilai 12 juta rupiah yang merupakan sisa dari alokasi 60 juta itu tidak diketahui peruntukanya.

 

“Kalau yang sisanya yang 12 juta itu saya tidak tau untuk apa. Belum jelas peruntukanya,” akunya.

 

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh BU, seorang Guru di Manggarai Timur, dari Sekolah yang berbeda. Ia membenarkan, intervensi Dinas PPO Manggarai Timur terhadap pengelolaan dana BOS Afirmasi tersebut.

 

Narasumber ini bahkan menyebut, kualitas, barang yang dibelanjakan pihak dinas berkualitas rendah. Selain itu, diduga kuat terjadi mark-up terhadap harga barang-barang yang telah dibelanjakan tersebut.

 

Untuk diketahui, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja merupakan program Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk satuan pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Menengah di seluruh Indonesia sesuai dengan kategori tertentu.

 

Penerima BOS Afirmasi diperuntukan bagi satuan pendidikan Dasar dan Menengah yang berada di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Sedangkan,  BOS Kinerja merupakan dana yang dialokasi bagi Sekolah yang memiliki kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 tahun 2020 dijelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Apabila pembelian tidak dapat dilakukan melalui SIPLah, maka Sekolah dapat melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam Permendikbud itu, secara jelas disampaikan Dinas PPO Kabupaten/kota tidak diperbolehkan untuk mengintervensi Sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk pengadaan barang dan jasa.

 

Keberadaan Dinas PPO di Kabupaten/kota hanya berfungsi untuk memberikan sosialisasi penggunaan Dana tersebut dan bukan sebagai penyedia barang dan jasa apalagi bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai agen penyedia barang.

 

Sangat jelas bahwa dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dikelolah langsung oleh pihak Sekolah.

 

Sementara ,Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga (PPO ) Manggarai Timur, Basilius Teto, saat dikonfirmasi media ini melalui sambungan telfon enggan untuk merespon lebi jauh terkait pertanyaan yang di berikan wartawan.

 

Ia hanya menyarankan agar media ini mengonfirmasinya di kontor Dinas PPO

 

“Saya masih di Ruteng. Nanti kita bertemu di Kantor,” Jelas Teto, singkat.

 

Laporan: Firman Jaya

Artikel ini telah dibaca 64 kali

Baca Lainnya

Sekda Matim Serahkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Berbasis Keluarga di Matim

22 Oktober 2021 - 09:32 WITA

Dituding Lakukan Provokasi Melalui Video, Doni Pareira: Itu Ekpresi Kepanikan Para Aktor Mafia Tanah di Labuan Bajo

17 Oktober 2021 - 14:13 WITA

PT. WGP Diduga Serobot Lahan Warga Desa Pantar

16 Oktober 2021 - 07:54 WITA

Ke Labuan Bajo, Presiden akan Resmikan Penataan Sejumlah Infrastruktur

14 Oktober 2021 - 02:26 WITA

Pemkab Mabar Terima Piagam Opini WTP dari Kemenkeu

13 Oktober 2021 - 06:35 WITA

Waspada, Uang Palsu Pecahan 100 Ribu Kembali Beredar di Manggarai Timur

9 Oktober 2021 - 12:07 WITA

Trending di News
error: Content is protected !!