Menu

Mode Gelap

Top News · 2 Nov 2021 13:04 WITA ·

Bupati Manggarai Timur: Validasi Data Penduduk Miskin Ditentukan Desa, Bukan Bupati


 Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas (Ist) Perbesar

Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas (Ist)

Borong, Floreseditorial.comBupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas, didampingi Wakil Bupati Matim Jaghur Stefanus menghadiri rapat tim konsolidasi data kemiskinan ekstrem wilayah prioritas tahun 2021 di Kabupaten Matim yang berlangsung di ruang rapat lantai dua kantor Bupati Matim, Selasa (2/11/2021).

Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Matim tersebut adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan dengan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri), Wakil Presiden (Wapres RI) dan Gubernur NTT terkait  kemiskinan ekstrem.

Bupati Matim Agas Andreas, pada kesempatan itu menyampaikan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ada lima Kabupaten yang dikategorikan miskin ekstrem.

“Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTS, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur,” kata Bupati Matim.

Kemiskinan ekstrem, kata dia, merata untuk seluruh kecamatan dan desa. Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah, pendapatan masyarakat, rumah layak huni, air minum bersih, sanitasi berbasis lingkungan, akses listrik dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Bupati Agas menjelaskan, saat ini akses listrik masuk desa di Kabupaten Matim sudah mencapai 74 persen.

“Walaupun belum merata, untuk semua rumah tangga di desa-desa namun di tahun 2022  jaringan listrik akan terpenuhi dengan baik,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, catatan penting terkait  kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Timur yang harus dibenahi adalah tingkatkan validasi data masyarakat.

“Validasi data, tidak ditentukan oleh Bupati dan Camat. Namun yang menentukan validasi data adalah desa karena masyarakatnya ada di desa,” katanya.

Menurutnya, ketika data masyarakat sudah divalidasi maka akan diverifikasi lagi bersama Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Dukcapil.

“Kalau datanya benar maka masyarakat mudah mendapatkan bantuan”, jelasnya.

Pada Kesempatan itu, Bupati Agas mengimbau kepada 25 kepala desa yang hadir untuk membuat komitmen terhadap kebenaran data.

“Kalau kebenaran datanya sudah baik maka Bupati akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK)”, ungkap Bupati Agas.

Politis PAN itu menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021 akan berkolaborasi bersama Kementerian Sosial, Provinsi, Kabupaten dan Desa.

“Karena pembangunan di desa, tidak terlepas dari pembangunan kabupaten dan pembangunan pusat. Untuk itu kepala desa jangan jalan sendiri-sendiri,” katanya.

Selain itu, kata Bupati Agas, desa perlu menyiapkan skema penyaluran bantuan yang bersumber dari dana desa.

“Semuanya itu akan dipandu oleh Camat dan DPMD. Untuk pola penanganan intervensi desa di tahun 2022 kita akan penuhi dengan baik,” tukasnya.

Artikel ini telah dibaca 101 kali

Baca Lainnya

Meski Telah di PHO, Proyek Gedung Baru RSUD Ben Mboi Ruteng Masih Banyak Kekurangan Volume

21 Januari 2022 - 06:14 WITA

Meski Pengerjaanya Belum Tuntas, Proyek Gedung Baru RSUD Ben Mboi Telah Diserahterimakan

20 Januari 2022 - 06:04 WITA

Rumah Warga di Kampung Golput Direndam Banjir, Puluhan Warga Mengungsi

19 Januari 2022 - 05:59 WITA

Proyek Pekerjaan Ruangan Baru di RSUD Ben Mboi Diduga Dipaksakan PHO

19 Januari 2022 - 04:44 WITA

Sukses Rebut Laki Orang, Bidan di Puskesmas Dampek Diduga Kencani Pria Satu Anak Asal Kota Komba

18 Januari 2022 - 04:45 WITA

Wartawan FEC Media Mendaftar Sebagai Anggota PWI

17 Januari 2022 - 05:01 WITA

Trending di Top News
error: Content is protected !!